Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Kisruh Batas Gampong untuk Proyek Bendungan Keureuto

Blang Pante Gunakan  Peta Topdam untuk Klaim Kepemilikan Lahan

Blang Pante Gunakan  Peta Topdam untuk Klaim Kepemilikan Lahan

LHOKSUKON, ANTEROACEH.com - Sengketa lahan batas antara Gampong Plu Pakam, Kecamatan Tanah Luas dengan Gampong Blang Pante, Kecamatan Paya Bakong, di Aceh Utara sudah memasuki sidang tahap akhir, yaitu pembuktian dari pihak penggugat di PN Lhoksukon pada 14 September mendatang.

Penggugat yaitu Plu Pakam melalui kuasa hukum Syukri SH beberapa waktu lalu menegaskan, akan mengajukan beberapa bukti kepemilikan area seluas 294 hektar yang disengketakan di persidangan nanti. Antara lain, bukti HGU PT Satya Agung, SK bupati Aceh Utara tahun 2020 tentang pembebasan lahan untuk Proyek Bendungan Keureuto dan SK panitia pembebasan lahan  dari Kantor Pertanahan setempat.

Sementara itu, pihak Gampong Blang Pante selaku pihak tergugat juga mengaku juga memiliki bukti kuat bahwa lahan tersebut masuk ke wilayah Payabakong dan berada di kawasan desa pedalaman tersebut.

Kuasa hukum Blang Pante, Zul Azmi Abdullah saat dikonfirm anteroaceh.com, Sabtu (5/9/2020) antara lain, SK Bupati tahun 2020, Peta Topograf Daerah Militer (Topdam) yang dikeluarkan Badan Informasi Geospasial (BIG) sebelumnya disebut  Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), peta itu diterbitkan antara  tahun 1976 dan  1977.

“Peta itu dijadikan dasar hukum  kita untuk menghadapi gugatan , termasuk SK bupati serta berita acara kesepakatan antara dua aparatur gampong dalam pertemuan 22 April 2020 lalu di pemerintahan, hasilnya kedua pihak sepakat menggunakan peta Topdam untuk menyelesaikan soal tersebut,” jelasnya.

Dijelaskan juga, sejak dulu area seluas 294 hektar tersebut masuk area Blang Pante, sedangkan Plu Pakam hanya memiliki sedikit lahan dan sudah dibebaskan pada tahun 2017 lalu.

“Nah , untuk tahun 2020 yang dibebaskan adalah lahan Blang Pante, dan kedua belah pihak sudah sepakat dengan Peta Topdam itu, tanya saja ke mereka benar tidak ada ada pertemuan itu, tanya juga pemerinta, karena acara itu di fasilitasi pemerintah,” katanya lagi.

Hal senada juga dikatakan Juliadi tokoh pemuda Blang Pante, menurutnya selain tiga bukti itu, pihaknya juga mengajukan sejumlah bukti lain ke pengadilan, yaitu peta Amdal waduk Krueng Keureuto, peta ini sama dengan peta Topdam.

“Peta RT RW Aceh Utara juga sama seperti peta Topdam, bahwa area itu masuk ke wilayah Gampong Blang Pante, kemudian kita ajukan juga bukti peta administrasi Aceh Utara , batas wilayahnya juga sama, dan semua bukti-bukti itu sudah kita ajukan ke pengadilan,” singkatnya.

Sebelumnya dikabarkan, sengketa berawal  saat aparatur Gampong Blang Pante mengadang  petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN)  yang hendak mengukur area lahan di area sengketa pada 14 April 2020. Pengukuran itu proses pembebesan lahan untuk Bendung Keureuto.

Setelah itu Kemudian perkara lahan itu digugat oleh aparatur Gampong Plu Pakam ke Pengadilan Negeri Lhoksukon pada 30 April 2020,  karena proses mediasi menemui jalan buntu. Syukri SH, kuasa hukum Gampong Plu Pakam, menjelaskan pada 15 September nanti , PN Lhoksukon akan menggelar sidang dengan agenda pembuktian dari pihak penggugat. Dalam hal ini pihaknya sudah menyiapkan seluruh bukti-bukti kepemilikan aset desa itu.

Komentar

Loading...