Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Belum Terima Pesangon, Mantan Pekerja Exxon Mobil dan CV Uniba Akan Lapor Polisi

Belum Terima Pesangon, Mantan Pekerja Exxon Mobil dan CV Uniba Akan Lapor Polisi
Salah satu blok migas Exxon (Foto: EPA)

LHOKSUKON, ANTEROACEH.com- 857 mantan pekerja Exxon Mobil Oil Indonesia yang bernaung di bawah CV Uniba & Sons selaku perusahaan penyedia jasa pekerja  mengaku belum menerima pesangon setelah di-PHK secara masal pada Juni 2003.

Berbagai upaya telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil. Kali ini, mereka berencana  laporkan perkara itu ke pihak kepolisian.

Mereka adalah tenaga skill di  Mobil Oil hingga Exxon Mobil Oil (EMOI)  Point A, Aceh Utara  dibawah vendor CV Uniba & Sons selaku perusahaan menyedia jasa tenaga kerja. Kemudian pada tahun 2003  kena PHK masal tanpa pesangon.

“Upaya mediasi telah dilakukan sejak 2002 saat isu PHK mulai terhendus, namun hingga 2018 lalu belum juga ada titik temu. Bahkan  upaya penyelesaian di forum DPD RI  sudah dilakukan  juga tak  berhasil,” jelas Ketua Forum Mantan  Buruh Exxon Mobil Aceh Utara, Rahmad Hazri Ridwan ,  Senin (6/7/2020).

Malah, katanya pada 7 Maret 2018 lalu, Presiden  Exxon Mobil Oil Indonesia kala itu Daniel L Wieczynski mengeluarkan   statemen  tertulis  bahwa EMOI merasa tidak berkompeten memberikan kompensansi kepada mantan pekerja , karena semua kewajiban perusahaan tersebut kepada pihak Vendor dipenuhi. Dan dijelaskan sejak Oktober 2015, perusahaan itu telah hengkang dari Aceh Utara.

“Statemen itu membuat saya dan para mantan pekerja  curiga, bahwasanya pesangon itu kemungkinan sudah diselesaikan oleh Exxon kepada vendor yaitu CV Uniba, karena sesuai aturannya setiap PHK, dana kerahiman wajib diterima oleh pekerja. Oleh sebab itu kami juga akan menggugat CV Uniba & Sons ke pihak kepolisian,” jelasnya lagi.

Apalagi,katanya  sesuai keterangan Syahrul, pensiunan PNS   pada   tahun 2002 ditunjuk Dinas Pekerjaan Umum dan Mobilitas Penduduk Aceh Utara  untuk memediasi sengketa itu. Bahwasanya , ada dana pesangon sebesar  Rp 40 juta per pekerja , namun urung diberikan Uniba dengan dalih pekerja menolak.

“Itu pernyataan mantan mediator, bahwa ada dana Rp 40 juta. Tapi Uniba tak bayar dengan alasan ditolak pekerja. Ini aneh, karena kami kala itu tidak pernah menolak dana tersebut. Bila benar, maka kami selaku mantan pekerja telah dibohongi oleh para pihak dan mereka  telah hilangkan hak-hak pekerja. Seperti  settingan, karena  selama  proses mediasi terjadi, perwakilan pekerja tidak dilibatkan,” tegas  Rahmad.

Ia juga menilai  pemerintah terkesan lemah dalam menangani persoalan ini, buktinya desakan menteri tenaga kerja  pada tahun 2003, Jacob Nuwa Wea  tidak diindahkan CV Uniba. Termasuk desakan Bupati Aceh Utara Tarmizi Karim saat itu. Upaya gugatan ke peradilan juga pernah ditempuh, yaitu ke Pengadilan Hubungan Industrial di Banda Aceh pada tahun 2010 lalu.

Anehnya , persidangan yang digelar di banda Aceh itu  seperti tanpa putusan, membingungkan para pekerja. Padahal jelas-jelas Exxon Mobil dan CV Uniba telah melanggar Kepmennaker RI Nomor  27/men/2000  tentang Program Santunan Pekerja Perusahaan Jasa Penunjang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi tanggal 29 Pebruari 2000.

“Pekan lalu, kami sudah meminta advokasi dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) di Lhoksukon. Saat ini sedang proses koordinasi untuk proses gugatan ke depan. Saya berharap, persoalan ini segera selesai, apalagi dengan fakta-fakta baru yang kami temukan  menjadi kekuatan pihak korban untuk mendapat keadilan,” pungkasnya.

Komentar

Loading...