Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Belajar dari Faida, Mungkinkah Memakzulkan Nova?

Belajar dari Faida, Mungkinkah Memakzulkan Nova?

Oleh: Alja Yusnadi 

Pertarungan DPRA dengan Plt. Gubernur Aceh masih berlanjut. Kali ini, Nova Iriansyah, sang Plt memilih untuk melantik manajemen BPKS Sabang daripada menghadiri undangan DPRA pada sidang paripurna Pertanggungjawaban APBA 2019.

Nova hanya mengirim Sekda, dr. Taqwallah, M.Kes ke Daud Beureueh. DPRA meradang, sidang diskors. Beberapa anggota DPRA yang tergabung dalam Koalisi Aceh Bermarbatat (KAB)  secara bergiliran interupsi, mempertanyakan ketidakhadiran Nova.

Berbagai pernyataan politik mereka keluarkan. Beberapa yang saya catat adalah DPRA akan menggunakan hak interpelasi, sampai hak menyatakan pendapat atau pemakzulan Kepala Daerah.

Pernyataan anggota DPRA itu dipandang sinis oleh beberapa warganet, meragukan kemampuan atau keseriussan untuk menggulingkan Nova dari Plt Gubernur Aceh.

Ini bukan kali pertama DPRA “menggertak” Gubernur Aceh. Tahun 2018, lembaga legislatif itu juga pernah menyatakan akan menggulingkan Irwandi Yusuf dari Gubernur Aceh. Diawal kepemimpinan Irwandi periode kedua, dokter hewan ini langsung mencari jarak dengan DPRA: Mem-pergubkan APBA. Sampai Irwandi ditangkap KPK, DPRA tidak berhasil menggulingkannya.

Sejak dilantik, anggota DPRA periode 2019-2024 sudah beberapa kali terlibat “konflik” dengan Nova. Secara internal, DPRA terbelah menjadi dua kubu. Pertama KAB yang dimotor oleh fraksi PA dan non KAB yang dimotori oleh fraksi PD.

Terakhir, KAB dan non-KAB ini sudah semakin tipis bedanya. Beberapa fraksi non KAB nampaknya sudah mulai gerah dengan sikap Nova yang dianggap tidak konsisten dan tidak menghargai DPRA, termasuk juga anggota fraksi PD sendiri.

Bagaimana kemungkinan soal guling-mengguling itu? Saya perhatikan, sebagian besar anggota parlemen itu memang sudah geram dengan Nova. Apalagi, menurut pernyataan salah satu anggota, sudah lebih lima puluh persen anggota setuju dengan rencana itu.

Saya melihat dari dua sisi. Pertama, dari sisi keinginan, kalau voting tertutup, hanya beberapa anggota DPRA saja yang tidak sepakat dengan rencana itu. Fraksi PD dan beberapa orang dari fraksi PPP. Fraksi PG akhir-akhir ini juga sudah mengambil jalan berbeda dengan Nova.

Kecuali, dalam waktu dekat Nova merangkul pimpinan partai politik, seperti Ketua PA, Ketua PG, dan Ketua-Ketua Partai yang lain. Kalau tidak, saya duga 70 persen sepakat menggunakan tiga “hak sakti”: Interpelasi, Angket dan Hak Menyatakan Pendapat.

Kedua, dari sisi kemungkinan. Apakah memungkinkan DPRA mengimpeachment Plt Gubernur Aceh?

Dalam tradisi demokrasi lokal, saya mencatat ada dua daerah yang Kepala Daerahnya di Impeach oleh DPRD. Bupati Garut Aceng Fikri dan Bupati Jember Faida.

Aceng tersandung kasus asusila, keputusan DPRD garut berhasil menjungkalkan Aceng dari kursi Bupati. Kasus Faida, DPRD Jember sudah menggunakan ketiga “Hak sakti”, namun masih menunggu keputusan Mahkamah Agung dan Mendagri.  Dari kedua kasus tersebut, rencana penggulingan Nova lebih mirip dengan Faida daripada Aceng.

Faida, dalam perjalanannya seringkali tidak menghadiri rapat-rapat yang diundang oleh DPRD Jember, termasuk ketiga sidang menyangkut dirinya, yaitu Sidang Interpelasi, Angket dan Hak Menyatakan Pendapat.

Hubungan Faida dengan Partai Politik sangat buruk, bahkan dengan partai yang mengusung dirinya pada pilkada lalu. Hubungan buruk itu berakhir dengan tidak ada satupun partai politik yang mau mencalonkan Faida pada pilkada 2020. Sebagai calon incumbent, Faida naik kembali menggunakan jalur perseorangan.

Untuk kasus terakhir, mungkin Nova agak berbeda. Walaupun tidak memiliki hubungan bagus dengan DPRA, Nova merupakan Ketua Partai Politik. Partai Demokrat yang dipimpin Nova memiliki 10 kursi, hanya membutuhkan 3 kursi lagi untuk bisa mengusung Nova sebagai calon gubernur Aceh ke depan.

Apakah DPRA cukup alasan untuk menggulingkan Nova? Paling tiak, ada dua hal pokok yang dapat dijadikan alasan: melanggar sumpah jabatan dan kebijakan yang melanggar aturan perundang-undangan.

Jika merujuk kepada kasus Faida, ada beberapa kebijakan Bupati yang dianggap oleh DPRD Jember bertentangan dengan aturan perundang-undangan, diantaranya adalah:

Pertama, Kebijakan Bupati mengeluarkan Perbup tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tata Kerja yang tidak mengindahkan ketentuan. Akibatnya, Jember tidak mendapat kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (SPNS) dan P3K tahun 2019.

Kedua, Bupati melakukan mutasi dengan melanggar sistem merit dan aturan kepegawaian membuat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menjatuhkan rekomendasi yang wajib dilaksanakan oleh Bupati.

Ketiga, penilaian Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan Jember Disclaimer. Keempat, Diduga ada pelanggaran Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Hibah/Bansos.

Lalu, apa kebijakan Nova yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan? DPRA harus berusaha keras untuk menemukan kesalahan itu. Nova sadar betul akan hal itu. Dia lebih dulu melobi Pemerintah Pusat—setidaknya meminta pendapat—terkait dengan pelaksanaan proyek tahun jamak yang menjadi salah satu landasan jika suatu saat menggunakan Hak Interpelasi, mempertanyakan tentang kebijakan Nova.

Selain proyek tahun jamak, anggaran refocusing yang sampai hari ini belum ada publikasinya bisa juga dijadikan landasan oleh DPRA untuk memanggil Plt Gubernur Aceh melalui Hak Interpelasi.

Itu saja tidak cukup. DPRA harus menginventarisir daftar kebijakan Nova yang tidak sesuai aturan main. Apakah setelah menggunakan ketiga “hak sakti” itu Nova secara otomatis akan terjungkal? Tentu tidak. berkacalah mata kasus Faida.

Faida sampai hari ini masih menjabat sebagai Bupati Jember, apalagi masa jabatannya hampir habis. Walaupun harus menunggu keputusan MA dan Mendagri, setidaknya DPRD Jember telah menunjukkan kemampuan dan keseriusaannya. Soal kewenangan yang bukan milik DPRD itu lain perkara.

Paling tidak, Bupati kehilangan legitimasi politik di DPRD. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika Faida kembali terpilih sebagai Bupati Jember, menarik kita tunggu kelanjutannya.

Perlu dicatat oleh anggota DPRA, sebelum melakukan langkah politik terlalu jauh, pastikan dulu posisi politik pimpinan partai masing-masing, jangan sampai dilobi di tengah jalan. Kalau DPRD Jember mampu meyakinkan pimpinan partai politik sampai ke pimpinan paling atas, buktinya Faida tidak mendapat dukungan partai politik.

Anggota DPRA juga perlu bekerja ekstra untuk menjelaskan kepada masyarakat di dapilnya, bahwa program usulan masyarakat melalu reses tidak dapat dilaksanakan, karena tidak diakomodir oleh Pemerintah Aceh. Jalan konfrontasi memang penuh onak dan duri. Itu adalah pilihan terakhir, jika jalan lain sudah ditutup oleh Nova.

Komentar

Loading...