Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Belajar dari Andani

Belajar dari Andani
Dokter Andani Eka Putra. Foto: Liputan6.com

Oleh: Alja Yusnadi

Setelah beberapa bulan tidak menulis tentang Korona, AY Corner kembali bercerita tentang virus mematikan itu. Bukan apa-apa, semakin hari penambahan kasus semakin tinggi, termasuk di Aceh, tidak landai sama sekali. Beberapa kali, penambahan kasus di Aceh menjadi yang tertinggi di Indonesia.

Penambahan itu, diperparah karena hampir tidak ada kebijakan pemerintah daerah selain menekan masyarakat melalui berbagai himbauan, selebihnya membiarkan masyarakat berjibaku dengan Korona, terlalu liberal memang.

Beberapa waktu yang lalu, kerabat saya terpapar Korona. Tidak ada riwayat perjalanan yang mencurigai. Di usia tuanya, yang bersangkutan hanya berjalan dari rumah ke rumah tetangga, itupun kalau ada.

Awalnya, dengan keluhan sakit, dia dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah. Hasil rapid tes reaktif. Sekitar seminggu setelah dirawat, akhirnya dilakukan uji swab. Seminggu setelah berada di rumah—setelah dinyatakan sembuh--, hasil swab keluar, dia dinyatakan positif. 

Jarak waktu antara pengambilan sample dengan keluar hasil tes sekitar sepuluh hari. Bisa Anda bayangkan apa yang terjadi selama itu? Berapa orang sudah keluarga, tetangga yang datang menjenguk?

Sekarang, saudara saya itu diminta isolasi mandiri di rumah bersama keluarganya. Uniknya, anggota keluarga tidak dilakukan uji swab. Saya tanyakan, kenapa tidak di uji swab? Mereka tidak tahu harus uji kemana, dan kalau uji mandiri harus bayar.

Itulah salah satu contoh potret buruk kebijakan yang saya sebut tadi. Ada beberapa hal yang harus diperbaiki dari ilustrasi yang saya ceritakan di atas. Pertama, seharusnya, setiap pasien dengan keluhan mengarah sudah tertular Korona harus ditangani sesuai protokol kesehatan dan harus segera dilakukan uji swab kepada pasien dan orang-orang yang pernah bersentuhan dengan pasien.

Kedua, Pemerintah harus memfasilitasi masyarakat untuk melakukan uji swab, baik keluarga pasien maupun masyarakat biasa.

Ketiga, rentang waktu hasil uji swab sangat lama. Bisa jadi karena antri yang begitu lama di laboratorium.

Dari sekian banyak yang harus diperbaiki, kali ini saya fokus kepada satu hal saja, yaitu uji swab. Menurut organisasi kesehatan dunia (WHO), standarnya itu satu per seribu orang dites setiap minggu. Kalau masyarakat Aceh ada sekitar 5 juta orang, maka harus ada 20.000 orang yang di tes setiap minggunya.

Jika dibagi rata, maka setiap kabupaten/kota harus melakukan uji swab sebanyak 870 orang setiap minggunya. Jika proporsional, tinggal disesuaikan saja dengan jumlah penduduk. Apakah angka tersebut sudah terpenuhi? Biarlah dijawab oleh instansi terkait saja.

Setelah melakukan uji swab dengan jumlah sample tersebut, rata-rata positif yang sesuai standar WHO adalah 5 persen. Jika yang dites sebanyak 20.000 orang maka yang ditolerir menurut standar WHO, maksimal 1.000 orang.

Bagaimana dengan Aceh? Sejauh ini, kasus positif sudah mencapai 3.500. Apakah angka tersebut merupakan hasil uji swab dari 20.000 kasus? Saya tidak tahu. Jika iya, maka angka tersebut sudah melebihi ambang batas. Jika belum, silahkan dilakukan uji swab minimal seperti standar WHO tadi.

Jangan-jangan, kalau dilakukan uji swab angkanya bisa naik berlipat-lipat, atau bisa juga tidak. itu semua dugaan, tugas pemerintahlah membuktikan dugaan itu.
***

Saat ini, Aceh memiliki dua laboratorium uji swab—rencananya akan ditambah 2 mobil PCR--. Satu di Balitbangkes, satu lagi di Fakultas Kedokteran Universitas Syiahkuala. RSUD masing-masing kabupaten/kota mengirimkan sample ke balitbangkes. Yang satunya lagi, kebanyakan uji mandiri, berbayar, tidak ditanggung pemerintah.

Seharusnya, inilah salah satu “PR” yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Aceh bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Saya belum melihat ada kebijakan khusus untuk menyelesaikan satu persoalan ini. Padahal, Presiden sudah memberikan keleluasaan kepada Kepala Daerah untuk merefocusing anggaran.

Atau, ada yang tau salah satu kebijakan Pemerintah Daerah untuk persoalan uji swab ini? Kalau ada, silahkan berbagi. Atau, bagi pihak terkait, jawab saja pertanyaan, apa hasil refosuing untuk memperbanyak uji swab ini?

Kalau tidak tahu mau buat apa, saya sarankan belajarlah kepada Dr.,dr. Andani Eka Putra, M.Sc. Dia adalah dosen di Universitas Andalas (Unand), Padang. Sehari-hari—selain mengajar—dia menghabiskan waktu di dalam laboratorium. Dia dibantu oleh tim—yang juga merupakan mahasiswa S-2 dan S-3 didikannya.

Sampai saat ini, Laboratorium Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Inveksi Universitas Andalas ini menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia.

Awalnya, Laboratorium itu dibangun dengan uang pribadi, sekitar tahun 2014. Selanjutnya Andani menghibahkannya ke Unand. Sejak Korona menyerang Indonesia, labor itu mendapat izin untuk memeriksa sample Korona. 

Andani dan Laboratoriumnya mendapat dukungan penuh dari kampus dan pemerintah. Berbagai alat baru dipasok ke laboratorium.

Tidak hanya itu, BNPB dan beberapa Pemerintah Daerah sudah meminta Andani untuk membantu pembangunan laboratorium di daerahnya. Salah satunya adalah Kota Surabaya.

Walikota Surabaya Tri Rismaharini sudah mengundang Andani ke Balaikota, meminta Andani untuk membantu Kota Surabaya membangun Laboratorium lapangan.

Ini yang saya sebut tadi, Kepala Daerah di Aceh tidak ada salahnya mengundang Andani—itupun kalau dia ada waktu—untuk hadir ke Aceh, membantu pembangunan laboratorium lapangan.

Kalau tidak mampu setiap Kabupaten/Kota mungkin bisa jadi setiap RSUD yang telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit rujukan Covid-19.

Soal anggaran? Andani saja pernah merogoh koceknya hampir 1 milyar rupiah untuk membangun laboratorium. Masak pemda tidak mampu.

Kalkulasinya, dengan bertambahnya laboratorium dapat mempersingkat masa tunggu dan dapat menjangkau lebih banyak lagi masyarakat. Minimal seperti standar WHO tadi, satu dari seribu orang setiap minggunya.

Satu lagi yang tidak kalah penting, Pemerintah harus mempermudah masyarakat yang ingin melakukan uji swab. Misalnya, perbanyak titik pengambilan sampel, dan bebas biaya.

Itulah upaya kongkrit untuk memutus mata rantai penyebaran Korona di Aceh, bukan hanya mengimbau ini-itu saja kepada masyarakat.

Komentar

Loading...