Banleg DPRK Lhokseumawe Tuntaskan Raqan MPD : Anggota Wajib S1, Tanpa Dewan Pakar

Banleg DPRK Lhokseumawe Tuntaskan Raqan MPD : Anggota Wajib S1, Tanpa Dewan Pakar
Ketua Banleg DPRK Lhokseumawe, Sudirman Said

LHOKSEUMAWE, ANTEROACEH.com - Badan Legeslasi (Banleg) DPRK Lhokseumawe telah menuntaskan Rancangan Qanun (Raqan) Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Lhokseumawe, beberapa hal yang disepakati, diantaranya  setiap anggota wajib lulusan S1, tidak ada lagi dewan pakar dan calon anggota harus  fit dan proper test.

Ketua Badan Legeslasi Sudirman Said menyebutkan Raqan MPD sudah selesai dibahas tinggal menunggu paripurna. Rencananya akan diparipurna dalam waktu dekat  bersama dua Raqan lainnya prioritas lainnya.

Menurutnya finalisasi Raqan MPD bersama Kabag Hukum Sekdako Maksalmina digelar pada Kamis (25/3/2021). Beberapa aturan baru telah diputuskan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, karena saat ini kelembagaan MPD Kota Lhokseumawe masih berpegang pada Peraturan Walikota (Perwal).

“Raqan MPD sudah final, tinggal menunggu Paripurna saja. Jadi ada beberapa ketetapan baru untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, yaitu calon anggota minimal lulusan S1, tidak ada lagi staf ahli atau dewan pakar, dan harus ada uji kepatutan,” terang Sudirman kepada anteroaceh.com, Senin (26/4/2021)

Menurut politisi Nasdem tersebut, aturan wajib S1 tersebut sesuai petunjuk dari Majelis Pendidikan Aceh (MPA) dalam pertemuan di Banda Aceh beberapa waktu lalu. Dalihnya MPD harus diisi oleh praktisi pendidikan yang memiliki jenjang pendidikan yang mumpuni. 

“Saat ini MPD Kota Lhokseumawe berpegang pada Perwal, minimal jenjang pendidikan anggotanya adalah SMA,” sebutnya.

anggota Banleg, Jailani Usman

Hal sama juga ditegaskan anggota Banleg, Jailani Usman,  sesuai petunjuk MPA, bahwa MPD harus diisi oleh orang-orang yang nota bener minimal menyelesaikan jenjang pendidikan S1. Karena di tingkat provinsi diisi oleh mereka yang sudah S2.

“Sudah sangat tepat apa yang telah kita hasilkan pada rapat akhir kemarin itu, hanya minimal lulusan S1. Kita sangat menginginkan, para anggotanya bisa mencerminkan fungsi MPD sebagai lembaga pendorong mutu pendidikan di Aceh, khususnya di Kota Lhokseumawe,” ujarnya.

Jailani juga berdalih, tidak ada lagi unsur dewan pakar atau tenaga ahli di dalam lembaga tersebut, mengingat lembaga itu harus diisi oleh anggotanya yang notabene ahli di bidang pendidikan. 

“Namanya saja Majelis Pendidikan, jadi sudah pasti majelis itu diisi oleh pakar atau ahli di bidang pendidikan , jadi tidak perlu lagi ada dewan pakar, karena mereka adalah pakarnya,” kata Jailani.

Jailani berharap setelah disahkan Qanun MPD pada rapat paripurna nanti, lembaga tersebut bisa menjadi bagian penting dalam peningkatan mutu pendidikan di Kota Lhokseumawe.

“Jangan menjadi lembaga penyaluar beasiswa, karena wewenang itu ada di dinas Pendidikan bukan MPD, ini yang harus diubah ke depannya,” pungkasnya. 

Komentar

Loading...