Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

Bak Jok dan Pariwisata

Bak Jok dan Pariwisata
Pohon aren atau Bak Jok dalam bahasa Aceh. Foto: Media Tani

Oleh: Alja Yusnadi

Membahas politik Aceh kontemporer, tidak lengkap tanpa memasukkan nama Zakaria Saman. 

Apa yang duluan Anda ingat dari Apa Karya ini? Apakah perannya di dalam organisasi GAM? Istrinya yang cantik? Calon Gubernur Independen? Atau apa? Kalau saya, sangat menantikan celotehnya.

Semasa GAM masih aktif, Apa Karya diberikan amanah sebagai Menteri Pertahanan. Melihat jabatan yang diemban, tentu perannya tidak bisa dianggap sepele.

Imbang-imbang dengan Prabowo Subianto. Pensiunan Jendral bintang dua, dan dua kali mencalonkan sebagai presiden.

Pasca-damai, Apa Karya berbalik haluan. Kalau semasa menjadi Menhan, dia mengatur logistik pasukan, sekarang mengatur kata-kata.

Apa Karya muncul dengan istilah yang membumi. Menjadi oase di tengah kering kerontangnya politik lokal.

Mualem ka keunong jarom haloh”, “Boh Janeng”, adalah pilihan kata yang keluar dari mulut Apa karya. Untuk seterusnya, Anda dapat mencari sendiri kekocakannya.

***

Kali ini, saya kembali teringat Apa Karya, disaat salah satu anggota DPRK Aceh Selatan melontarkan kritik terhadap mitra kerjanya.

“Pariwisata Aceh Selatan bagaikan Bak Jok Timoh Lam Uteun,” begitu Hadi Surya mengkritik kinerja Dinas Pariwisata Aceh Selatan.

Kritik ketua komisi II tersebut terkait masuknya dua nominator Anugerah Pesona Indonesia (API) dari Aceh Selatan, yaitu Surfing dan Cinderamata Rencong Batu.

Menurut Hadi, kedua nominator tersebut belum disentuh oleh Dinas Pariwisata.

Selama ini, Hadi berhasil mencuri perhatian publik. Sebelumnya, dia mengkritik tumpang tindih data penerima bantuan.

Alamatnya Dinas Sosial. Hadi menyatakan, “Bek Meuapam”. Kritik tersebut menyita perhatian pelaku politik di sana.

Dalam kasus Bak Jok, ada dua hal yang patut kita bahas. Pertama, perihal Hadi sebagai politisi pengikut Apa karya. Kedua, persoalan pariwisata.

Untuk yang pertama, Hadi berhasil muncul ke permukaan. Dominasinya dalam mengkritik kinerja Pemerintah Aceh Selatan mengalahkan teman-temannya yang lain.

Sebagai anggota dewan dua periode, Hadi terus menciptakan panggung untuk dirinya.

Hadi tidak hanya mengkritik dinas yang menjadi mitranya di komisi II, tapi siapa saja yang berlawanan dengan nalarnya.

Ihwal itu pula, Hadi kerap memakai istilah lokal. Lihat saja, dalam dua kasus terakhir, selama Covid-19 ini, Hadi sudah mempopulerkan dua istilah lokal: Meuapam dan Bak Jok Timoh Lam Uteun.

Bagi ahli Bahasa, sabar dulu. Apakah istilah itu tepat secara kaidah atau tidak, itu akan kita bahas dalam kesempatan lain.

Kepiawaiannya dalam mengangkat istilah lokal hampir setara dengan Apa Karya. Lihat saja celoteh-celotehnya. Ada saja istilah lokal yang dapat mewakili pendapatnya.

Sebagai upaya melestarikan kearifan lokal, politisi harus mengikuti jejak keduanya: Hadi dan Apa Karya. Tentu dalam menemukan Bahasa rakyat.

Kedua, menyangkut API dan Pariwisata. Begini, API itu adalah singkatan dari Anugerah Pesona Indonesia. Informasi menyangkut API dapat diikuti di web anugerahpesonaindonesia.com.

Hadi menyentil Dinas Pariwisata, karena kedua objek yang masuk nominasi tersebut belum pernah dibantu.

Satu sisi, kritik Hadi benar. Baik wisata air maupun Cinderamata Rencong Batu bukan binaan pemerintah. Surfing merupakan hobi dari anggota Tapaktuan Surf Camp, satunya lagi milik Politeknik Aceh Selatan.

Saya dapat menangkap maksud Hadi. Harusnya Dinas dapat mengembangkan spot-spot pariwisata. Begitu kurang lebih maksudnya.

Disisi lain, dinas memiliki keterbatasan. Alasannya ketiadaan anggaran. Saya konfirmasi ke Kepala Dinas, Safril. Menurutnya, yang mengusulkan ke API itu adalah Dinas yang dia pimpim.

Kurang-lebih 18 destinasi yang dia kirim. Cuma yang masuk hanya dua. Menurut Safril, pihaknya mengusulkan itu bukan tanpa kerja, banyak data yang harus dilengkapi. Tanpa dukungan anggaran.

Saya lihat, baik Hadi maupun Safril memiliki semangat yang sama: memajukan Pariwisata Aceh Selatan.

Hanya saja, dalam komunikasi yang terjadi dalam ruang yang kurang pencahayaan tersebut, keduanya salah persepsi.

Balik ke persoalan Pariwisata. Sependek pengetahuan saya, Aceh Selatan memiliki 150-an destinasi. Barangkali, terbanyak di Aceh.

Persoalan kemudian, berapa titik destinasi yang sudah disentuh oleh pemerintah kabupaten? Angka pasti dapat dijawab oleh dinas teknis. Tapi, kita dapat melihat sepanjang Labuhanhaji Barat sampai Trumon Timur berapa titik yang sudah ada akses jalan? Infrastruktur?

Yang nampak itu, akses jalan menuju Tapak Tuan. Jalan stapak yang sudah memakan korban.

Kalau destinasi yang sedang memesona, dilihat dari jumlah pengunjung, pantai Ujong Batee, Kecamatan Pasieraja saya duga berada pada papan atas. Lantas, apa yang sudah dilakukan pemerintah kabupaten? Dulu, ada membangun jamban satu unit.

Selebihnya? Masyarakat suakelola. Membangun pondok-pondok sesuai kemampuan.

Perihal pengembangan pariwisata, saya menawarkan, melalui momentum Boh Jok ini, DPRK, khususnya komisi II harus duduk dengan Dinas Pariwisata, bicarakan target pengembangan pariwisata Aceh Selatan, mulai dari jumlah destinasi yang akan dikembangkan, pola pengembangan, sampai memikirkan berapa jumlah pengunjung.

Misalnya begini, jika satu tahun ada perbaikan 3 Destinasi, maka dalam satu periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sudah ada 15 destinasi yang disentuh oleh pemerintah.

Bagaimana dengan keluhan Dinas soal anggaran? Sebagai ketua komisi II dan anggota Badan Anggaran, Hadi dapat membantu.

Tapi jangan lupa di chek, apakah pariwisata menjadi program prioritas pemerintah sekarang? Jika iya, jangan biarkan pariwisata kita bagaikan Bak Jok Lam Uteun. Yang tumbuh liar, tidak dianggap, tidak dipelihara. Tapi kalau sudah menghasilkan, sudah ada awak jak peh Ie Jok.

Eksekutif dan Legislatif adalah pemilik otoritas terhadap Bak Jok. Jangan sampai keduanya menjadi Bak Jok lam Uteun seistilah Zentgraaff, serdadu Belanda bagian tulis-menulis.

Dia mencatat, orang Aceh masa lampau menyebut istilah Bak Jok Lam Uteun berarti masing-masing tumbuh sendiri, hidup sendiri, berkembang sendiri. Singkatnya, Peusiblah prut droe.

Jangan-jangan, pariwisata bukan program prioritas pemerintah. Kalau begitu, jadikan dulu program prioritas. Berikan anggaran. Barulah Aceh Selatan menjadi Kabupaten Pesona Wisata.

Atau begini saja, kita berikan tugas yang tidak berat-berat amat ini menjadi prasyarat kepada calon  Wakil Bupati sisa masa jabatan kedepan. Apalagi, kata ketua komisi II, harus lobi APBN. Na Pakat?

Komentar

Loading...