Bahas Iuran Wajin, BPJS Kesehatan Cabang Tapaktuan Gelar Pertemuan Dengan Pemkab Aceh Selatan

Bahas Iuran Wajin, BPJS Kesehatan Cabang Tapaktuan Gelar Pertemuan Dengan Pemkab Aceh Selatan

TAPAKTUAN, ANTEROACEH.com - Dalam upaya menjaga keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan Cabang Tapaktuan melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, Jum’at (13/11/2020).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tapaktuan, Asfurina mengatakan pertemuan itu sebagai upaya tindak lanjut atas hasil rekonsiliasi iuran wajib Kabupaten Aceh Selatan.

Asfurina menyebutkan, dalam pertemuan itu disampaikan beberapa kendala yang terjadi atas rekonsiliasi iuran wajib yang telah dilaksanakan pada Caturwulan I dan II tahun 2020. 

“Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan informasi lebih lanjut terkait mekanisme pemotongan iuran jaminan kesehatan atas penghasilan lain yang diterima oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga harapannya dapat terjadi kesepahaman dalam impelentasi dan penerapan peraturan perundang-undangan,” ungkap Asfurina.

Asfurina mengakui pada pertemuan sebelumnya memang belum terjadi kesepahaman atas iuran jaminan kesehatan atas penghasilan lain yang diterima oleh ASN, khususnya guru dan tenaga medis.

“Dalam kesempatan ini kami berharap dapat menyatukan pemahaman sehingga Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dapat diimplementasikan dengan baik”, terang Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tapaktuan, Asfurina.

Sebagai tindak lanjut atas pertemuan tersebut, BLUD RSUD Yulidin Away akan melakukan pemotongan iuran Jaminan Kesehatan yang belum dibayarkan peroide bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2020. 

“Sebesar 1% akan kita potong dari jasa medis yang akan dibayarkan sedangkan kewajiban pemberi kerja sebesar 4% akan dibayarkan oleh BLUD RSUD Yulidin Away,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan, Nasjuddin yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan, Pemkab Aceh Selatan akan pro aktif dalam menyelesaikan persoalan iuran tersebut, dan pihaknya melalui Dinas Pendidikan akan mengundang seluruh kepala sekolah untuk ikut mensosialisasikan implementasi Perpres 64 tahun 2020.

“Diharapkan kepala sekolah dalam menyampaikan informasi tersebut kepada guru-guru sehingga tidak terjadi polemic pada saat dilakukan pemotongan atas uang sertifikasi guru,” ujar Sekda.

Komentar

Loading...