Anggota Komisi I DPRA Sebut Pusat Belum Putuskan Soal Pilkada Aceh

Anggota Komisi I DPRA Sebut Pusat Belum Putuskan Soal Pilkada Aceh

JAKARTA, ANTEROACEH.com - Pemerintah Pusat dikabarkan  akan memutuskan pelaksanaan Pilkada Aceh dalam waktu dekat. Saat ini Komisi I DPRA dan Pemeritah Aceh masih melakukan pertemuan dan lobi-lobi dengan pemangku kebijakan di Jakarta agar Pilkada Aceh merujuk pada Undang-undang Pemerintahan Aceh

Anggota Komisi I DPRA Ridwan Yunus,  Rabu (17/3/2021) menegaskan pihaknya sudah berada di Jakarta selama tiga hari, dan sudah melakukan sejumlah pertemuan dengan  pemangku kebijakan di pemerintah pusat, diantaranya KPU RI, Kemenko Polhukam dan pihak Kementerian Dalam Negeri terkait polemik Pilkada Aceh.

“Hasil pertemuan dengan kami, ternyata  mereka (Pemerintah pusat) belum mengambil keputusan soal Pilkada Aceh, apakah akan dilaksanakan serentak dengan provinsi lain atau memang akan tetap merujuk sesuai Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Namun hal itu akan diputuskan dalam waktu dekat,” ujar Ridwan Yunus.

Namun dalam sejumlah pertemuan itu, termasuk yang terakhir pertemuan dengan pihak KPU RI, ia bersama sejumlah anggota Komisi I lainnya dan perwakilan Pemerintah Aceh tetap mendesak untuk Pilakda Aceh wajib dilaksanakan pada tahun 2022 , menimbang tiga Pilkada sebelumnya juga merujuk dengan UUPA.

Politisi Gerindra itu juga telah  memaparkan ke pihak KPU, Komisi II DPR RI, Kemendagri dan Menko Polhukam  bahwa Aceh tidak bisa mengikuti Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 karena Aceh memiliki regulasi khusus yang juga tidak dimiliki oleh wilayah istimewa lainnya, seperti DKI Jakarta, Jogyakarta, bahkan Provinsi Papua.

Menurutnya upaya lobi-lobi tingkat tinggi akan terus upayakan selama mereka di Jakarta. Termasuk berdiskusi dengan sejumlah tokoh Aceh di Jakarta, dengan Pak Surya Darma dan Dr Teuku Nasrullah ahli hukum dan tata negara, bahkan kedua tokoh tersebut sependapat Pilkada Aceh tetap menggunakan regulasi UUPA.

Sedangkan pihak perwakilan Pemerintah Aceh yang ikut dalam rangkaian pertemuan tersebut yakni Dr Kamaruddin Andalah staf ahli Gubernur Aceh bidang Pemerintahan Politik dan Hukum. Dr Amrizal J Prang Kepala Biro Hukum Pemerintah Aceh dan Syakir Kepala Biro Tata Pemerintahan.

“Hasil pertemuan tersebut akan kita sampaikan ke pimpinan dan Pemerintah Aceh untuk disikapi lebih lanjut. Kami bersama Pemerintah Aceh sepakat untuk mendukung Pilkada Aceh dilaksanakan 2022 dan berharap Pemerintah Pusat tidak mengkebiri UUPA,” pungkasnya.

Komentar

Loading...