AKD Rampung, Saatnya DPRA Bertempur!  

AKD Rampung, Saatnya DPRA Bertempur!  

Akhirnya, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengakhiri polemik internal. Semua fraksi bersepakat membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dengan mengirim nama-nama yang akan menempati Badan Anggaran, Badan Legislasi, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan Dewan dan Komisi-komisi.

Kesepakatan itu dicapai dalam sidang paripurna yang digelar pada hari Senin, 20 April 2020. Sejak dilantik  Oktober 2019 lalu, DPRA masih berkutat dengan persoalan AKD, terjadi tarik menarik antara Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) dengan Koalisi pendukung Pemerintah. Beberapakali sidang deadlock, tidak mencapai kata sepakat.

AKD masih dikuasai KAB, sama persis seperti usulan mereka pada persidangan sebelumnya. Nampaknya koalisi pendukung pemerintah mengalah. Komisi I yang membidangi Hukum, Politik, Pemerintahan, Keamanan dikuasai oleh perwakilan Fraksi Partai Aceh (PA) , Fraksi Gerindra. Fraksi PA menempati posisi sebagai Ketua dan Sekretaris, wakil ketua dipegang perwakilan Fraksi Gerindra.

Komisi II, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dipimpin trio KAB lainnya, Fraksi PAN, Fraksi Gerindra dan Fraksi PA, secara berurut menempati posisi Ketua, wakil ketua dan Sekretaris. Komisi III yang membidangi Keuangan, Kekayaan Aceh dan Investasi dikuasai Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, dan Fraksi PA.

Fraksi PA kembali memimpin di Komisi IV yang membidangi Pembangunan dan Tata Ruang, didampingi Fraksi PAN. Fraksi PA mengisi jabatan ketua dan sekretaris, sama seperti Komisi I. Wakil ketua diisi Fraksi PAN.

Komisi V dipimpin secara kolektif kolegial oleh Fraksi PNA bersama Fraksi Gerindra dan Fraksi PA. Terakhir, komisi VI dipimpin oleh Fraksi PKS, Fraksi PNA dan Fraksi PA. Secara keseluruhan, KAB menguasai semua pimpinan Komisi. Mayoritas dikunci oleh Fraksi PA yang merupakan lokomotif KAB. Tidak ada komisi yang pimpinannya tidak lepas dari Fraksi PA, sempurna.

Jika kita urut sesuai fraksi, seharusnya setelah Fraksi PA, pemenang pemilu secara berturut-turut adalah Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Gerindra. Namun, pemenang kedua dan ketiga tidak mendapat “jatah” pimpinan komisi. Memang, tidak ada ketentuan yang meharuskan partai pemenang secara berjenjang akan menguasai pimpinan AKD, kecuali pimpinan DPRA.

Kita patut mengacungkan jempol kepada koalisi pendukung pemerintah yang mengakhiri deadlock, walau kepentingan mereka tidak diakomodir. Tanpa AKD, DPRA ibarat Harimau yang tidak punya taring atau Ular yang sudah dicabut bisa. Tidak bisa buat apa-apa, sesekali dibelai oleh anak-anak seperti dikebun binatang atau lucu-lucuan sirkus.

Palu sudah diketok, AKD sudah terbentuk. Tugas pun sudah menumpuk. Ibarat kendaraan, DPRA harus berpacu dengan waktu, harus melaju di atas 100 Km/jam. Mengacu kepada aturan perundang-undangan, ada tiga tugas pokok DPRA: Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.

Badan Legislasi sudah menyepakati dengan tim hukum Pemerintah Aceh tentang proyeksi legislasi selama lima tahun kedepan. Ada sekitar 55 judul rancangan qanun yang harus diselesaikan. Untuk tahun 2020, ada 10 judul rancangan qanun.

Dibidang anggaran, DPRA harus ikut serta menentukan perubahan APBA untuk penanganan Covid-19. Dalam situasi normal, banggar bersama tim anggaran Pemerintah Aceh secara bersama-sama  membahas perubahan anggaran. DPRA juga harus memainkan peran pengawasan. 17 Triliun APBA 2020 yang sudah disepakati bersama antara pemerintah dan DPRA harus diawasai penggunaannya.

Sudah cukup pemanasan, saatnya DPRA menjadi penyeimbang pemerintah. Sebagai lembaga perwakilan, kepentingan rakyat posisinya di atas kepentingan pribadi dan kelompok. puan dan tuan DPRA, selamat bertempur,ya!  

Komentar

Loading...