Update COVID-19 Aceh

0 Terkonfirmasi
0 Dirawat
0 Sembuh
0 Meninggal

-

Sumber: -

12 Dinas di Abdya di jabat Plt

12 Dinas di Abdya di jabat Plt
Sekretaris Daerah Drs.Thamrin

Blangpidie - Sebanyak 12 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) atau Dinas di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) sampai detik ini masih di Jabat Oleh Pelaksana Tugas (Plt), Bukan hanya Dinas, beberapa Kepala Sekolah di kabupaten tersebut juga masih dijabat oleh Plt dan belum menjadi (Definitif).

Dari 12 Plt tersebut tergabung dua posisi berbeda yaitu Sekwan dan Asisten II Bidang Ekonomi serta baru diisi oleh Plt, Dinas Perpustakaan, Dinas DPMPTSP, Dinas DPMP4, Dinas Pendidikan, Dinas PU, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan, Dinas Pertanahan.

Hal tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Drs.Thamrin saat diwawancarai anteroaceh.com diruangannya, Rabu (3/10/72018) kemarin.

Pada kesempatan tersebut Thamrin mengatakan, sekitar 10 dinas di instansi pemerinta yang masih dijabat oleh Plt, seperti halnya informasi dari segelintir masyarakat.

"Kurang lebih sudah enam bulan 10 dinas yang dijabat oleh Plt," jelasnya.

Thamrin juga menjelaskan, belum definitifnya beberapa dinas di kabupaten tersebut dikarenakan ada beberapa kendala yang menjadi hambatan. Pada hal proses seleksi kepala dinas sudah dilaksanakan dan hasil nyan juga sudah dikonsultasi dengap pihak KSN Pusat. Namun pihak KSN belum menanggapinya.

"Jika dalam 15 hari belum adan tanggapan surat dari kita, maka kita sudah bisa mengambil langkah lebih selanjutnya, dan itu bagaimana keputusan Bupati untuk memilih para peserta yang sudah ikut seleksi. Tentu dari BKPSDM juga melakukan konsolidasi dengan Bupati," ujar Sekda

Jiika Kadis terus berlarut-larut dijabat oleh Plt, Sekda mengkhawairkan adanya kelemahan-kelemahan proses dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Kita menyangkan kepada yang bersangkutan nantinya (Plt), baik itu mengenai tunjangan, pangkat mereka. Kalau secara pengambilan kebijakan akan tetap berjalan, akan tetapi pengambilan kebijakan harus ada persetujuan dari Bupati," ungkap Thamrin.

Dalam hal tersebut Sekda juga menegaskan, dengan skal besar penempatan Plt bukanlah suatu bentuk kesengajaan, karena memang prosedurnya begitu.

"Ini bukanlah suatu bentuk kesengajaan, akan tetapi prosedurnya begitu, karena pertama kita melelang jabatan harus meminta izin dari BPKN, sesudah itu baru bisa kita lakukan seleksi, dan hasilnya kita sampaikan ke KSN, tapi pengajuan tersebut hampir sebulan belum ada tanggapan," paparnya. (Ilyas)

Komentar

Loading...